Upacara Adat Tingalandalem Jumenengan Ke-6 ISKS

Paku Buwonq XIII Karaton Surakarta Hadiningrat


Upacara Adat Tingalan Jumenengan Ke-6 ISKS. PB. XIII Karaton Surakarta Hadiningrat merupakan implementasi eksistensi raja di Karaton Surakarta. Pada tahun ini jatuh pada tanggal 8 Juli 2010 atau 25 Rejeb Dal 1943. Rangkaian acara yang merupakan paugeran baku adalah dipergelarkannya Tarian Sakrat Bedhaya Ketawang. Tarian ini dalam setiap tatacara lidak bisa digantikan dengan tarian yang lain. Upacara Adat Tingalandalem Jumenengan merupakan salah satu upacara adat yang wajib dilaksanakan di karaton Surakarta. Namun demikian, harus memenuhi dan mengikuti pakem yang sudah digariskan oleh Dinasti mataram dan tidak bisa dibuat aluran semaunya sendiri. Tata cara bisa menyesuaikan dengan kondisi jaman, tetapi Upacara Adat Tingalan Jumenengan tidak dapat dirubah karena mempunyai nilai Illosofi yang tinggi.
Ajaran leluhur selalu mengedepankan tuntunan dari sesuatu yang kelihatan. Dengan demikian bila ada sekelompok orang yang mengadakan tatacara Tingalandalem Jumenengan di luar paugeran yang ada, maka itu bukan sebuah Upacara Adat Karaton Surakarta Hadiningrat, hanya sebuah prosesi yang justru membingungkan masyarakat serta menciderai ajaran Leluhur. Karaton sekarang mempunyai visi-misi pokok yang berbeda ketika masih menjadi pusat pemerintahan (Kuthanagara), demikian juga dengan kedudukan raja yang sudah berbeda. Dahulu Raja merupakan Kepala Pemerintahan dan pemegang kebijakan, sebagai titisan dewa (Raja Gung Binathara) sebagai walilullah ( Sayidin Panatagama). Sekarang Karaton surakarta yang merupakan bagian dari NKRI, raja hanya merupakan Kepala Adat dalam Komunitas Adat, dalam ruang lingkup yang terbatas.
Karaton Surakarta merupakan Lembaga Adat yang masih menjalankan semua Upacara Adat yang diamanatkan oleh leluhur sejak Dinasti Mataram. Dengan kata lain Karaton Surakarta merupakan warisan budaya leluhur milik bangsa Indonesia dari keluarga besar dinasti Mataram Surakarta.. Sebagai konsekuensinya adalah tetap mempertahankan dan mempunyai tanggung jawab moral terhadap eksistensi Karaton Surakarta. Dalam menjalankan pemerintahan ditiap bebadan yang ada, secara sinergi sejalan dengan visi misi pemerintah kota, propinsi maupun pemerintah pusat. Untuk itulah, karaton Surakarta berupaya untuk memposisikan diri tetap dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan memberdayakan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan budaya lokal.
Rangkaian yang menyertai tatacara Tingalandalem Jumenengan tahun ini adalah :
- Sarasehan Nasional dengan tema: Pengembalian Status Daerah Istimewa Surakarta dan Potensi Wilayah Jawa Selatan tanggal 27 Juni 2010 di Sasana Handrawina
- Kongres Nasional Ke-1 PaKaSa tanggal 27 Juni 2010 di Sasana Handrawina, yang secara aklamasi mempercayakan kembali DR. KP. Wirabhumi, SH.MM sebagai Pangarsa Punjer PaKaSa.
- Jamasan Kagungandalem Gangsa/ Gamelan mulai 21 Juni 2010
- Ajar-ajaran Bedhaya di Sasana Sewaka tanggal 29 Juni-5 Juli 2010
- Wisuda Abdidalem tanggal 4 Juli dan 7 Juli 2010 di Bangsal Smarakata
- Wisuda Sentanadalem tanggal 7-8 Juli 2010 di Bangsal Sidikoro
- Pentas wayang orang di Sasana Sumewa Pagelaran
- Pameran budaya tanggal 1-5 Juli 2010 di Pagelaran Karaton Surakarta.
- Keraton Arts Festival di Pagelaran / Sitihinggil berupa serangkaian kegiatan budaya (demo upacara adat, pentas seni dan lain-lain).
Karaton Surakarta mendukung upaya kelompok-kelompok seni di luar Karaton Surakarta baik wayang orang, ketoprak maupun kesenian lainnya. Karaton Surakarta bahkan juga mendukung siapapun yang menyelenggarakan pentas seni yang bersumber dari Karaton Surakarta, namun pihak Keraton menyayangkan adanya orang-orang yang sengaja bersama-sama dan dilakukan secara terus-menerus., setidaknya selama 6 tahun ini telah merusak tatanan adat di Karaton Surakarta Hadiningrat.
Menyikapi hal lersebut, Keluarga Besar Karaton Surakarta Hadiningrat yang dimotori oleh mereka yang telah mendapat amanat langsung dari almarhun SISKS. PB. Xll bersama dengan elemen yang mewakili trah-trah dinasti matarain Paku Buwana, sepakat membentuk Lembaga Dewan Adat. (LDA). Lembaga ini tugas utamanya adalah menjaga dan melestarikan khasanah budaya Jawa yang bersumber dari Karaton Surakarta Hadiningrat, dan berpedoman kepada hukum adat dan nilai-nilai tradisi budaya Karaton Surakarta yng bersifat universal. LDA selanjutnya bertugas menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat penggabungan wilayah nagari Surakarta kedalam satu wadah tunggal yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1945. LDA juga berfungsi sebagai penjaga pilar eksistensi kebudayaan Karaton Surakarta Hadiningrat dari oknum-oknum yang mengaku menjadi raja Karaton Surakarta serta dengan orang-orang nya merusak nilai-nilai budaya Jawa yang bersumber dari Karaton Surakarta. LDA juga wajib membetengi Raja, Sentana, Abdi, Kawula dari pikiran-pikiran, tindakan, baik sendiri dan atau bersama-sama yang secara substansi telah melenceng dari tatanan angger-angger Karaton Surakarta Hadiningrat. Sudah barang tentu Lembaga ini akan dipertahankan dari generasi ke generasi sekanjutnya, agar arah dan kebijakan Karaton Surakarta Hadiningrat dapat dipertanggungjawabkan, tidak saja oleh seluruh pewaris dinasti Mataram, tetapi juga kepada masyarakat bangsa dan Negara, karena senyatanya Karaton Surakarta Pladiningrat dan entitas budaya baik artefak maupun maintefak adalah khasanah budaya bangsa yang wajib dijaga pelestariannya.
Terakhir, Karaton Surakarta Hadiningrat tidak akan terpengaruh tindakan-tindakan oknum yang tidak bertanggung-jawab, baik warga biasa/mantan pejabat Negara yang bermaksud mengacau jalannya prosesi adat budaya di Karaton Surakarta Hadiningrat, dan akan terus memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya sekalipun ada satu, dua, tiga bahkan sepuluh orang sekalipun yang mengaku sebagai raja Karaton Surakarta Hadiningrat. Harapan kami kepada masyarakat, Pemerintah dan Media untuk dapat menjadi benteng dalam mempertahankan budaya di Surakarta melalui porsi dan kapasitas yang dimilikinya.[]